Kondisi persaingan industri Telekomunikasi di 2010 masih dalam prize war walaupun tidak seketat tahun 2007. Hampir semua pemain dipasar masih menawarkan tarif murah untuk menarik minat pelanggan menggunakan service mereka terutama untuk operator-operator kecil dengan market share dibawah 5%. Operator besar pun terpengaruh untuk ikut dalam prize war dalam rangka mempertahankan pertumbuhan pelanggan. Dengan melihat kondisi saat ini dapat dikatakan bawah pasar telekomunikasi adalah pasar oligopoly. Adapun yang menjadi indikator dari pasar oligopoly adalah pasar didominasi oleh sedikit pemain (Big Three yaitu Telkomsel, Excel Xiata & Indosat) dan apabila satu pemain melakukan perubahan harga maka competitornya akan mengikuti untuk mempertahankan market share.
Adapun saat ini jumlah pemain di industri telekomunikasi adalah 11 operator dan kemungkinan di tahun 2011 akan berkurang menjadi 9 apabila merger smart - fren dan Flexi - Esia terlaksana. Idealnya jumlah operator telekomunikasi disuatu negara adalah tidak lebih dari 5 operator untuk mempertahankan industri tersebut tetap dan oerator masih mendapatkan margin yang cukup untuk tetap berkembang. Diharapkan pemerintah sebagai regulator bisa melihat kondisi tersebut dan tidak lagi memberikan izin kepada operator baru.
Jumlah pelanggan selular di indonesia sekarang ini sudah mencapai 180 juta atau hampir 80% dari total penduduk Indonesia. Dengan penetrasi yang sudah mencapai 80% maka market sudah hampir mencapai titik stagnan. Di tahun 2011 akah menjadi masa yang berat bagi operator untuk mendapatkan pertumbuhan pelanggan yang signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai pertumbuhan 20% pertahun namun di tahun 2010 sebesar 11%. Diprediksi pertumbuhan pelanggan di tahun 2011 hanya 9% untuk level industri dan operator akan berusaha tetap mengejar pertumbuhan yang tinggi dengan target mengakuisisi pelanggan operator lainnya sehingga kemungkinan besar prize war akan tetap terjadi di tahun 2011. Pelanggan baru yang akan menjadi target market dari operator pun adalah pelanggan yang berada di low segment dengan average revenue per user (ARPU) diangka 10 - 20 ribu (Kondisi ARPU operator di tahun 2010 rata-rata diangka 40-50 ribu dengan trend semakin menurun perquarter).
Melihat kondisi diatas dapat dikatakan bahwa pasar telekomunikasi sudah tidak lagi berada dalam masa keemasan dari sisi pertumbuhan pelanggan dan net margin yang tinggi. Sehingga operator harus terus melakukan inovasi untuk bisa mendapatkan penambahan pendapatan dari kantong yang baru dengan menawarkan differentianted service dan mengincar niche market yang masih belum tergarap dengan baik. Disamping mencari new revenue generator, operator pun sudah harus efisien disisi cost karena untuk bisa survive di pasar yang prize competetive maka operator harus bisa beroperasi di low cost.
Sumber :http://madces.blogspot.com/2010/12/persaingan-pasar-telekomunikasi.html
Minggu, 17 April 2011
Pencabutan Subsidi
Pemerintah untuk kesekian kalinya mengurangi subsidi bagi masyarakat padahal kehidupan rakyat saat ini sungguh memprihatinkan. Dampak krisis ekonomi dan berbagai krisis lainnya yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 masih dirasakan bahkan menusuk ke tulang-tulang dan mengiris-iris hati rakyat Indonesia.
Masihkah anda ingat ketika ibu-ibu antri memborong berbagai kebutuhan pokok ketika krisis mulai memuncak? Masihkan anda ingat ketika ibu-ibu dari keluarga mampu saja antri dan berebut susu kaleng di supermarket? Masihkan anda ingat berapa rakyat Indonesia yang meninggal akibat kerusuhan? Berapa juta bayi dan berapa juta anak-anak yang merengek kepada ibunya, kepada bapaknya, “ma.. kami laparâ€. Berapa ribu ayah dan berapa ribu ibu yang mati bunuh diri karena tidak dapat memnuhi kebutuhan hidup anak-anaknya?
Ketika waktu semakin berlalu, pada saat itu juga rakyat sudah mulai membiasakan diri untuk hidup susah dan sengsara meskipun pada saat itu harga beras sudah membungbung menjadi 5.000 rupiah per kg, minyak goreng menjadi 8.000 per kg hingga menyebabkan inflasi mencapai 85%.
Namun para politikus dan koruptor berpesta pora dengan perubahan politik (reformasi). Dengan berdasarkan demokrasi, mereka berusaha berebut kekuasaan, saling sikut dan menjatuhkan. Tidak ketinggalan di daerah pun dalam rangka otonomi daerah, para Bupati, Gubernur dan anggota DPRD hanya mengurus kepentingan-kepentingannya saja dan berusaha menjadi raja-raja kecil.
Sementara di pusat, pemerintah di bawah hipnotis IMF memangkas anggaran belanja untuk rakyat sendiri. Sejak 1998 berbagai subsidi dikurangi sehingga harga BBM, TDL, telepon, jasa transportasi melangit. Sangat ironis padahal rakyatnya sedang sekarat menghadapi berbagai kenaikan harga, PHK, putus sekolah, mahasiswa drop out, pelayanan kesehatan sangat sulit dijangkau masyarakat.
Lebih ironi lagi ketika pemerintah dan DPR manut saja disuruh IMF untuk menalangi utang swasta (para konglomerat hitam) dengan nama BLBI sebesar 218,3 trilyun rupiah. Dan dalam perjanjian MSAA, utang para konglomerat tersebut dianggap lunas. Akibatnya negara dan rakyat mengalami kerugian yang sangat besar. Selain tidak melunasi utang-utangnya kepada negara, para konglomerat hitam tersebut telah merampok uang negara ratusan trilyun selama periode 1988-1998.
Kini masyarakat yang harus menanggung utang konglomerat melalui pengurangan dan penghapusan subsidi dan meningkatkan pajak terhadap rakyat. Sebaliknya para konglomerat hitam itu tetap bebas berkeliaran di Indonesia dan luar negeri. Mereka tetap kaya, harta mereka tersebar hampir di seluruh dunia. Mereka berinvestasi di Cina. Mereka bersama pejabat korup memiliki simpanan senilai 256 miliar dolar Amerika atau setara dengan 2.048 trilyun rupiah di bank-bank luar negeri. Bahkan mereka masih bisa mempengaruhi arah politik di Indonesia dengan kekayaan yang mereka rampok dari rakyat Indonesia.
Bagaimanapun juga krisis telah menimpa rakyat Indonesia. Berbagai penderitaan pahit mereka alami. Tahun 2002 lalu ada sekitar 80 juta orang Indonesia yang penghasilannya di bawah 100 ribu rupiah setiap bulannya. Bayangkan setelah dikurangi biaya sewa rumah, listrik, dan minyak tanah, hanya tersisa uang sebesar 35-55 ribu rupiah. Berarti mereka setiap harinya hanya mampu membeli makanan seharga 1.150-1.850 rupiah dan tidak ada sisa lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya.
Sungguh zhalim siapapun penguasa yang menelantarkan rakyatnya. Di tengah berbagai kesempitan yang dihadapi rakyatnya, di tengah ketidaktahuan masa depan yang mereka hadapi, ditengah kemewahan dan pesta pora yang dilakukan segelintir orang dari kalangan pejabat, anggota DPR dan keluarga-keluarga kaya di Bali di akhir tahun 2002, di tengah tuduhan teroris yang dihadapi kaum muslimin yang merupakan penduduk mayoritas, tepat di hari pertama tahun 2003, pemerintah dengan mengatasnamakan agar subsidi hanya jatuh ke tangan rakyat kecil, memangkas berbagai subsidi untuk rakyat dan menaikkan harga BBM, TDL dan telepon hingga harganya setinggi langit.
Akibatnya harga-harga kebutuhan pokok melambung, para nelayan kehilangan pekerjaannya karena tingginya harga solar, para petani terpaksa gigit jari karena tingginya biaya produksi dan pengangkutan, para buruh dan karyawan pun banyak yang di-PHK, para pegawai negeri sipil, TNI dan Polri harus siap-siap ngutang lagi di warung-warung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
Pada tahun 2002 lalu, ada 42 juta rakyat Indonesia yang menganggur, sementara setiap tahunnya 2,5 juta orang pekerja bertambah, padahal dalam keadaan normal saja pemerintah dan pengusaha hanya mampu menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 1 juta orang. Nah…Bagaimanakah nasib para pekerja dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat?
Jangankan orang-orang kecil yang merupakan mayoritas dari rakyat Indonesia, para pengusaha pun ikut menjerit. “Jika pemerintah tetap pada kebijakannya menaikan harga BBM, TDL dan telepon, kami tidak dapat lagi menanggung biaya produksi dan distribusi, jika demikian apakah kami harus mem-PHK buruh dan karyawan kami?†Jika industri di Indonesia mati, jika perdagangan nantinya lumpuh akibat kebijakan pemerintah, sehingga berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat tidak tersedia, apa jadinya negeri ini?
Ketahuilah saudar-saudaraku! Apa yang dikatakan pemerintah bahwa subsidi BBM selama ini salah sasaran adalah suatu kebohongan. Penghapusan subsidi merupakan perintah IMF untuk melanggengkan penjajahan negara-negara kapitalis terhadap kaum muslimin.
Penghapusan subsidi BBM dan listrik merupakan tumbal dari anggaran keuangan negara yang lebih besar pasak dari pada tiang. Besarnya kerugian (defisit) APBN 2003 mencapai 39,69 trilyun rupiah yang disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk membayar utang sebesar 118,94 trilyun rupiah. Ketahuilah saudara-saudaraku, utang yang tidak pernah dinikmati rakyat Indonesia tersebut memakan 49% atau hampir separu uang rakyat yang rencananya mau diambil pemerintah melalui pajak atas rakyatnya sendiri. Jadi sebenarnya jumlah subsidi BBM dan listrik yang dikurangi dialihkan untuk membayar utang luar negeri dan utang dalam negeri.
Dikatakan pula agar subsidi benar-benar jatuh ke tangan rakyat, pemerintah akan memberikan kompensasi sebesar 4 trilyun rupiah. Sekali lagi, kompensasi ini hanyalah untuk menangkal kemarahan rakyat. Tidak ada artinya dana kompensasi sebesar 4 trilyun dengan jumlah pengurangan subsidi BBM sebesar 17 trilyun rupiah. Seharusnya jika pemerintah memang ingin subsidi jatuh ke tangan rakyat, kompensasi dilakukan bukan kerana dicabutnya subsidi BBM tetapi dilakukan karena itu merupakan hak rakyat dan jumlahnya pun seharusnya di atas 100 trilyun rupiah. Sekarang kompensasi yang dilakukanpun sangat rawan kebocoran dan dikorupsi. Dengan adanya kompensasi sebesar 4 trilyun, ternyata rakyat tetap sengsara karena rakyat yang miskin-miskin harus membeli beras bukan dibagi secara gratis, sehingga tidak heran jika saudara-saudaraku mendengar adanya rakyat yang tidak mendapatkan beras untuk orang miskin (raskin) karena mereka tidak mampu membeli. Mereka tidak punya uang.
Perlu saudara-saudaraku ketahui, pemerintah di bawah arahan dan pengawasan IMF telah melakukan komitmen yang bertolak belakang dengan kepentingan rakyat. Pencabutan subsidi dan menaikan harga BBM, TDL dan telepon merupakan bagian pelaksanaan dari komitmen pemerintah dan DPR bahwa subsidi untuk rakyat mulai tahun 1998 akan dihapuskan secara bertahap sehingga nantinya sampai 2005 tidak ada lagi subsidi yang diberikan negara.
Sebaliknya pemerintah sejak tahun 1998 dan 1999 telah berkomitmen akan mensubsidi konglomerat hitam dengan memberikan BLBI sebesar 218,3 trilyun rupiah sehingga pemerintah mengakui dirinya berhutang kepada Bank Indonesia sebesar dana BLBI ditambah program penjaminan bank sebesar 9,97 trilyun. Komitmen berikutnya pemerintah mensubsidi bank-bank ribawi seperti BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Niaga, dll, sebesar 427,46 trilyun. Artinya pemerintah mengakui dirinya berhutang kepada bank-bank ribawi tersebut meskipun pemerintah tidak pernah berhutang kepada bank-bank tersebut dan sebaliknya justru bank-bank tersebut telah disuntikkan dana ratusan trilyun (dana BLBI) yang dikuras dari kocek rakyat.
Total komitmen pemerintah mensubsidi konglomerat hitam dan bank-bank ribawi adalah 655,75 trilyun rupiah. Disebut komitmen subsidi karena dana sebesar itu diberikan secara cuma-cuma. Karena pemerintah tidak punya uang sebesar itu, maka pemerintah mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) senilai komitmen sebagai bukti bahwa pemerintah berutang kepada bank-bank ribawi dan Bank Indonesia. Komitmen subsidi tersebut dibayar secara bertahap (diangsur) setiap tahun dan dianggarkan di dalam APBN. Tahun 2003 ini subsidi untuk bank-bank ribawi sebesar 74,93 trilyun rupiah yang meliputi 55,18 trilyun untuk membayar bunga SUN, 6,17 trilyun untuk membayar pokok SUN yang jatuh tempo, dan 13,58 trilyun rupiah untuk membeli SUN kembali dari bank-bank ribawi. Jadi inilah salah satu penyebab kenapa subsidi untuk rakyat dicabut.
Menaikan harga BBM, TDL dan telepon terkait dengan akan diprivatisasinya ke tiga BUMN yang memproduksi ke tiga barang tersebut. Ketahuilah BBM dinaikan karena IMF dan Bank Dunia meminta agar Pertamina beserta anak perusahaanya dijual kepada asing. Jadi dengan dinaikannya harga BBM sehingga keuntungannya Pertamina menjadi besar maka di saat itulah Pertamina dijual/ diobral kepada asing. PT Telkom selaku operator telepon tahun 2003 ini rencananya akan dijual pula kepada asing. PLN jika pada tahun 2005 nanti sudah mengalami keuntungan karena tarif listrik dinaikan juga akan dijual.
Jelaslah saudara-saudaraku dinaikannya harga BBM, TDL, telepon dan dicabutnya berbagai subsidi hanyalah untuk kepentingan asing yang misinya dibawa IMF dan Bank Dunia sehingga Indonesia berada di bawah kekuasaan asing secara politik dan ekonomi, sehingga kaum muslimin Indonesia berada di bawah penjajahan negara-negara kapitalis.
Maka dengan ini kita harus menolak kenaikan harga BBM, TDL telepon dan pencabutan berbagai subsidi untuk rakyat. Kita juga menolak dijualnya (privatisasi) aset-aset negara yang pada dasarnya milik rakyat, kita juga menolak dikeluarkannya R&D atau pengampunan kepada para konglomerat hitam yang telah merugikan negara ratusan trilyun. Kita juga menolak hubungan dengan IMF, Bank Dunia dan segala lembaga kapitalisme karena merekalah penyebab kesengsaraan rakyat.
Segala harta negara yang dijual dan dikorupsi harus dikembalikan! Batalkan divestasi Indosat karena hanya akan membahayakan keamanan negara.
Kita juga menyerukan agar harta rakyat harus kembali kepada rakyat. Harta rakyat harus digunakan untuk mensubsidi rakyat.
Sebagai solusi tuntas atas permasalahan yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini, maka tegakkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Selamatkan Indonesia dengan Syariah. Jadikan Islam sebagai sistem ekonomi negara ini. Jadikan Islam sebagai sistem politik dan sistem hukum di Indonesia. Jadikan Islam sebagai ideologi yang akan membimbing kaum muslimin dan rakyat Indonesia menuju peradaban yang tinggi untuk memimpin dunia dan merontokan kekuasaan negara kafir imperialis Amerika yang telah membunuh ratusan juta kaum muslimin di seluruh dunia.
Sumber : http://lawan.us/link/faktor-penyebab-kelangkaan-bbm
Masihkah anda ingat ketika ibu-ibu antri memborong berbagai kebutuhan pokok ketika krisis mulai memuncak? Masihkan anda ingat ketika ibu-ibu dari keluarga mampu saja antri dan berebut susu kaleng di supermarket? Masihkan anda ingat berapa rakyat Indonesia yang meninggal akibat kerusuhan? Berapa juta bayi dan berapa juta anak-anak yang merengek kepada ibunya, kepada bapaknya, “ma.. kami laparâ€. Berapa ribu ayah dan berapa ribu ibu yang mati bunuh diri karena tidak dapat memnuhi kebutuhan hidup anak-anaknya?
Ketika waktu semakin berlalu, pada saat itu juga rakyat sudah mulai membiasakan diri untuk hidup susah dan sengsara meskipun pada saat itu harga beras sudah membungbung menjadi 5.000 rupiah per kg, minyak goreng menjadi 8.000 per kg hingga menyebabkan inflasi mencapai 85%.
Namun para politikus dan koruptor berpesta pora dengan perubahan politik (reformasi). Dengan berdasarkan demokrasi, mereka berusaha berebut kekuasaan, saling sikut dan menjatuhkan. Tidak ketinggalan di daerah pun dalam rangka otonomi daerah, para Bupati, Gubernur dan anggota DPRD hanya mengurus kepentingan-kepentingannya saja dan berusaha menjadi raja-raja kecil.
Sementara di pusat, pemerintah di bawah hipnotis IMF memangkas anggaran belanja untuk rakyat sendiri. Sejak 1998 berbagai subsidi dikurangi sehingga harga BBM, TDL, telepon, jasa transportasi melangit. Sangat ironis padahal rakyatnya sedang sekarat menghadapi berbagai kenaikan harga, PHK, putus sekolah, mahasiswa drop out, pelayanan kesehatan sangat sulit dijangkau masyarakat.
Lebih ironi lagi ketika pemerintah dan DPR manut saja disuruh IMF untuk menalangi utang swasta (para konglomerat hitam) dengan nama BLBI sebesar 218,3 trilyun rupiah. Dan dalam perjanjian MSAA, utang para konglomerat tersebut dianggap lunas. Akibatnya negara dan rakyat mengalami kerugian yang sangat besar. Selain tidak melunasi utang-utangnya kepada negara, para konglomerat hitam tersebut telah merampok uang negara ratusan trilyun selama periode 1988-1998.
Kini masyarakat yang harus menanggung utang konglomerat melalui pengurangan dan penghapusan subsidi dan meningkatkan pajak terhadap rakyat. Sebaliknya para konglomerat hitam itu tetap bebas berkeliaran di Indonesia dan luar negeri. Mereka tetap kaya, harta mereka tersebar hampir di seluruh dunia. Mereka berinvestasi di Cina. Mereka bersama pejabat korup memiliki simpanan senilai 256 miliar dolar Amerika atau setara dengan 2.048 trilyun rupiah di bank-bank luar negeri. Bahkan mereka masih bisa mempengaruhi arah politik di Indonesia dengan kekayaan yang mereka rampok dari rakyat Indonesia.
Bagaimanapun juga krisis telah menimpa rakyat Indonesia. Berbagai penderitaan pahit mereka alami. Tahun 2002 lalu ada sekitar 80 juta orang Indonesia yang penghasilannya di bawah 100 ribu rupiah setiap bulannya. Bayangkan setelah dikurangi biaya sewa rumah, listrik, dan minyak tanah, hanya tersisa uang sebesar 35-55 ribu rupiah. Berarti mereka setiap harinya hanya mampu membeli makanan seharga 1.150-1.850 rupiah dan tidak ada sisa lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya.
Sungguh zhalim siapapun penguasa yang menelantarkan rakyatnya. Di tengah berbagai kesempitan yang dihadapi rakyatnya, di tengah ketidaktahuan masa depan yang mereka hadapi, ditengah kemewahan dan pesta pora yang dilakukan segelintir orang dari kalangan pejabat, anggota DPR dan keluarga-keluarga kaya di Bali di akhir tahun 2002, di tengah tuduhan teroris yang dihadapi kaum muslimin yang merupakan penduduk mayoritas, tepat di hari pertama tahun 2003, pemerintah dengan mengatasnamakan agar subsidi hanya jatuh ke tangan rakyat kecil, memangkas berbagai subsidi untuk rakyat dan menaikkan harga BBM, TDL dan telepon hingga harganya setinggi langit.
Akibatnya harga-harga kebutuhan pokok melambung, para nelayan kehilangan pekerjaannya karena tingginya harga solar, para petani terpaksa gigit jari karena tingginya biaya produksi dan pengangkutan, para buruh dan karyawan pun banyak yang di-PHK, para pegawai negeri sipil, TNI dan Polri harus siap-siap ngutang lagi di warung-warung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
Pada tahun 2002 lalu, ada 42 juta rakyat Indonesia yang menganggur, sementara setiap tahunnya 2,5 juta orang pekerja bertambah, padahal dalam keadaan normal saja pemerintah dan pengusaha hanya mampu menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 1 juta orang. Nah…Bagaimanakah nasib para pekerja dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat?
Jangankan orang-orang kecil yang merupakan mayoritas dari rakyat Indonesia, para pengusaha pun ikut menjerit. “Jika pemerintah tetap pada kebijakannya menaikan harga BBM, TDL dan telepon, kami tidak dapat lagi menanggung biaya produksi dan distribusi, jika demikian apakah kami harus mem-PHK buruh dan karyawan kami?†Jika industri di Indonesia mati, jika perdagangan nantinya lumpuh akibat kebijakan pemerintah, sehingga berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat tidak tersedia, apa jadinya negeri ini?
Ketahuilah saudar-saudaraku! Apa yang dikatakan pemerintah bahwa subsidi BBM selama ini salah sasaran adalah suatu kebohongan. Penghapusan subsidi merupakan perintah IMF untuk melanggengkan penjajahan negara-negara kapitalis terhadap kaum muslimin.
Penghapusan subsidi BBM dan listrik merupakan tumbal dari anggaran keuangan negara yang lebih besar pasak dari pada tiang. Besarnya kerugian (defisit) APBN 2003 mencapai 39,69 trilyun rupiah yang disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk membayar utang sebesar 118,94 trilyun rupiah. Ketahuilah saudara-saudaraku, utang yang tidak pernah dinikmati rakyat Indonesia tersebut memakan 49% atau hampir separu uang rakyat yang rencananya mau diambil pemerintah melalui pajak atas rakyatnya sendiri. Jadi sebenarnya jumlah subsidi BBM dan listrik yang dikurangi dialihkan untuk membayar utang luar negeri dan utang dalam negeri.
Dikatakan pula agar subsidi benar-benar jatuh ke tangan rakyat, pemerintah akan memberikan kompensasi sebesar 4 trilyun rupiah. Sekali lagi, kompensasi ini hanyalah untuk menangkal kemarahan rakyat. Tidak ada artinya dana kompensasi sebesar 4 trilyun dengan jumlah pengurangan subsidi BBM sebesar 17 trilyun rupiah. Seharusnya jika pemerintah memang ingin subsidi jatuh ke tangan rakyat, kompensasi dilakukan bukan kerana dicabutnya subsidi BBM tetapi dilakukan karena itu merupakan hak rakyat dan jumlahnya pun seharusnya di atas 100 trilyun rupiah. Sekarang kompensasi yang dilakukanpun sangat rawan kebocoran dan dikorupsi. Dengan adanya kompensasi sebesar 4 trilyun, ternyata rakyat tetap sengsara karena rakyat yang miskin-miskin harus membeli beras bukan dibagi secara gratis, sehingga tidak heran jika saudara-saudaraku mendengar adanya rakyat yang tidak mendapatkan beras untuk orang miskin (raskin) karena mereka tidak mampu membeli. Mereka tidak punya uang.
Perlu saudara-saudaraku ketahui, pemerintah di bawah arahan dan pengawasan IMF telah melakukan komitmen yang bertolak belakang dengan kepentingan rakyat. Pencabutan subsidi dan menaikan harga BBM, TDL dan telepon merupakan bagian pelaksanaan dari komitmen pemerintah dan DPR bahwa subsidi untuk rakyat mulai tahun 1998 akan dihapuskan secara bertahap sehingga nantinya sampai 2005 tidak ada lagi subsidi yang diberikan negara.
Sebaliknya pemerintah sejak tahun 1998 dan 1999 telah berkomitmen akan mensubsidi konglomerat hitam dengan memberikan BLBI sebesar 218,3 trilyun rupiah sehingga pemerintah mengakui dirinya berhutang kepada Bank Indonesia sebesar dana BLBI ditambah program penjaminan bank sebesar 9,97 trilyun. Komitmen berikutnya pemerintah mensubsidi bank-bank ribawi seperti BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Niaga, dll, sebesar 427,46 trilyun. Artinya pemerintah mengakui dirinya berhutang kepada bank-bank ribawi tersebut meskipun pemerintah tidak pernah berhutang kepada bank-bank tersebut dan sebaliknya justru bank-bank tersebut telah disuntikkan dana ratusan trilyun (dana BLBI) yang dikuras dari kocek rakyat.
Total komitmen pemerintah mensubsidi konglomerat hitam dan bank-bank ribawi adalah 655,75 trilyun rupiah. Disebut komitmen subsidi karena dana sebesar itu diberikan secara cuma-cuma. Karena pemerintah tidak punya uang sebesar itu, maka pemerintah mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) senilai komitmen sebagai bukti bahwa pemerintah berutang kepada bank-bank ribawi dan Bank Indonesia. Komitmen subsidi tersebut dibayar secara bertahap (diangsur) setiap tahun dan dianggarkan di dalam APBN. Tahun 2003 ini subsidi untuk bank-bank ribawi sebesar 74,93 trilyun rupiah yang meliputi 55,18 trilyun untuk membayar bunga SUN, 6,17 trilyun untuk membayar pokok SUN yang jatuh tempo, dan 13,58 trilyun rupiah untuk membeli SUN kembali dari bank-bank ribawi. Jadi inilah salah satu penyebab kenapa subsidi untuk rakyat dicabut.
Menaikan harga BBM, TDL dan telepon terkait dengan akan diprivatisasinya ke tiga BUMN yang memproduksi ke tiga barang tersebut. Ketahuilah BBM dinaikan karena IMF dan Bank Dunia meminta agar Pertamina beserta anak perusahaanya dijual kepada asing. Jadi dengan dinaikannya harga BBM sehingga keuntungannya Pertamina menjadi besar maka di saat itulah Pertamina dijual/ diobral kepada asing. PT Telkom selaku operator telepon tahun 2003 ini rencananya akan dijual pula kepada asing. PLN jika pada tahun 2005 nanti sudah mengalami keuntungan karena tarif listrik dinaikan juga akan dijual.
Jelaslah saudara-saudaraku dinaikannya harga BBM, TDL, telepon dan dicabutnya berbagai subsidi hanyalah untuk kepentingan asing yang misinya dibawa IMF dan Bank Dunia sehingga Indonesia berada di bawah kekuasaan asing secara politik dan ekonomi, sehingga kaum muslimin Indonesia berada di bawah penjajahan negara-negara kapitalis.
Maka dengan ini kita harus menolak kenaikan harga BBM, TDL telepon dan pencabutan berbagai subsidi untuk rakyat. Kita juga menolak dijualnya (privatisasi) aset-aset negara yang pada dasarnya milik rakyat, kita juga menolak dikeluarkannya R&D atau pengampunan kepada para konglomerat hitam yang telah merugikan negara ratusan trilyun. Kita juga menolak hubungan dengan IMF, Bank Dunia dan segala lembaga kapitalisme karena merekalah penyebab kesengsaraan rakyat.
Segala harta negara yang dijual dan dikorupsi harus dikembalikan! Batalkan divestasi Indosat karena hanya akan membahayakan keamanan negara.
Kita juga menyerukan agar harta rakyat harus kembali kepada rakyat. Harta rakyat harus digunakan untuk mensubsidi rakyat.
Sebagai solusi tuntas atas permasalahan yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini, maka tegakkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Selamatkan Indonesia dengan Syariah. Jadikan Islam sebagai sistem ekonomi negara ini. Jadikan Islam sebagai sistem politik dan sistem hukum di Indonesia. Jadikan Islam sebagai ideologi yang akan membimbing kaum muslimin dan rakyat Indonesia menuju peradaban yang tinggi untuk memimpin dunia dan merontokan kekuasaan negara kafir imperialis Amerika yang telah membunuh ratusan juta kaum muslimin di seluruh dunia.
Sumber : http://lawan.us/link/faktor-penyebab-kelangkaan-bbm
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2010 mencapai 6,1 persen. Dengan demikian, target pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2010 menembus angka 6% atau melebihi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 sebesar 5,8% tercapai.
“Ekonomi Indonesia tumbuh 6,1% dengan rincian sebagai berikut. Secara tahunan ekonomi kita tumbuh 6,1% sedangkan untuk triwulan IV 2010 terhadap triwulan III 2009 year on year 6,9%. Ini adalah capaian tertinggi triwulan sepanjang 2010 dari tahun-tahun sebelumnya sejak 2008,” kata Kepala BPS Rusman Heriawan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (7/2).
Secara quarter to quarter (Q to Q) ada pertumbuhan negatif 1,4% di triwulan IV. Hal itu biasa karena adanya siklus terbesar, sehingga PDB (produk domestik bruto) diciptakan di kuartal III. Dengan kisaran 6,1% maka capaian nominal PDB mencapai Rp 6.422,9 triliun.
Kisaran tersebut, sebelumnya sudah diprediksi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Kata dia, laju pertumbuhan bisa meningkat tajam sebesar 0,3% pada triwulan IV 2010, sehingga total pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6,1%. “Kita harapkan bisa lebih tinggi dari triwulan III kemarin. Bank Indonesia (BI) juga sudah melakukan prediksi. Saya yakin, bisa katakanlah di atas 6 persen. Harapan kita bisa mencapai 6,1%,” ujarnya.
Optimisme tersebut didasarkan atas berbagai faktor penopang pertumbuhan ekonomi nasional yang kini mulai bergerak naik. Tingginya konsumsi masyarakat yang selama ini mendominasi dan menjadi faktor penting terdongkraknya pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dibarengi dengan meningkatnya investasi dan ekspor. Sementara dari sisi belanja pemerintah, penyerapan anggaran yang terjadi besar-besaran pada triwulan IV 2010, diyakini juga akan mendongkrak laju pertumbuhan. [O-2]
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2010-sebesar-61-persen/3417
“Ekonomi Indonesia tumbuh 6,1% dengan rincian sebagai berikut. Secara tahunan ekonomi kita tumbuh 6,1% sedangkan untuk triwulan IV 2010 terhadap triwulan III 2009 year on year 6,9%. Ini adalah capaian tertinggi triwulan sepanjang 2010 dari tahun-tahun sebelumnya sejak 2008,” kata Kepala BPS Rusman Heriawan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (7/2).
Secara quarter to quarter (Q to Q) ada pertumbuhan negatif 1,4% di triwulan IV. Hal itu biasa karena adanya siklus terbesar, sehingga PDB (produk domestik bruto) diciptakan di kuartal III. Dengan kisaran 6,1% maka capaian nominal PDB mencapai Rp 6.422,9 triliun.
Kisaran tersebut, sebelumnya sudah diprediksi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Kata dia, laju pertumbuhan bisa meningkat tajam sebesar 0,3% pada triwulan IV 2010, sehingga total pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6,1%. “Kita harapkan bisa lebih tinggi dari triwulan III kemarin. Bank Indonesia (BI) juga sudah melakukan prediksi. Saya yakin, bisa katakanlah di atas 6 persen. Harapan kita bisa mencapai 6,1%,” ujarnya.
Optimisme tersebut didasarkan atas berbagai faktor penopang pertumbuhan ekonomi nasional yang kini mulai bergerak naik. Tingginya konsumsi masyarakat yang selama ini mendominasi dan menjadi faktor penting terdongkraknya pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dibarengi dengan meningkatnya investasi dan ekspor. Sementara dari sisi belanja pemerintah, penyerapan anggaran yang terjadi besar-besaran pada triwulan IV 2010, diyakini juga akan mendongkrak laju pertumbuhan. [O-2]
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2010-sebesar-61-persen/3417
Masalah Kemiskinan di Indonesia
Seperti yang banyak kita ketahui, masalah sosial yang paling dominan di Indonesia adalah kemiskinan. Pada mulanya adalah kemiskinan. Lalu pengangguran. Kemudian kekerasan dan kejahatan [crime]. Kita tidak akan menjadi bangsa yang besar kalau mayoritas masyarakatnya masih miskin dan lemah. Maka untuk menjadi bangsa yang besar mayoritas masyarakatnya tidak boleh hidup dalam kemiskinan dan lemah.
Sesungguhnya kemiskinan bukanlah persoalan baru di negeri ini. Sekitar seabad sebelum kemerdekaan Pemerintah Kolonial Belanda mulai resah atas kemiskinan yang terjadi di Indonesia (Pulau Jawa). Pada saat itu indikator kemiskinan hanya dilihat dari pertambahan penduduk yang pesat (Soejadmoko, 1980).
Kini di Indonesia jerat kemiskinan itu makin akut. Jumlah kemiskinan di Indonesia pada Maret 2009 saja mencapai 32,53 juta atau 14,15 persen (www.bps.go.id). Kemiskinan tidak hanya terjadi di perdesaan tapi juga di kota-kota besar seperti di Jakarta. Kemiskinan juga tidak semata-mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural.
Pertanyaannya seberapa parah sesungguhnya kemiskinan di Indonesia? Jawabannya mungkin sangat parah. Sebab, kemiskinan yang terjadi saat ini bersifat jadi sangat multidimensional. Hal tersebut bisa kita buktikan dan dicarikan jejaknya dari banyaknya kasus yang terjadi di seluruh pelosok negeri ini.
Hakikat Kemiskinan
Meski kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang setua peradaban manusia tetapi pemahaman kita terhadapnya dan upaya-upaya untuk mengentaskannya belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Para pengamat ekonomi pada awalnya melihat masalah kemiskinan sebagai “sesuatu” yang hanya selalu dikaitkan dengan faktor-faktor ekonomi saja.
Hari Susanto (2006) mengatakan umumnya instrumen yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat tersebut miskin atau tidak bisa dipantau dengan memakai ukuran peningkatan pendapatan atau tingkat konsumsi seseorang atau sekelompok orang. Padahal hakikat kemiskinan dapat dilihat dari berbagai faktor. Apakah itu sosial-budaya, ekonomi, politik, maupun hukum.
Menurut Koerniatmanto Soetoprawiryo menyebut dalam Bahasa Latin ada istilah esse (to be) atau (martabat manusia) dan habere (to have) atau (harta atau kepemilikan). Oleh sebagian besar orang persoalan kemiskinan lebih dipahami dalam konteks habere. Orang miskin adalah orang yang tidak menguasai dan memiliki sesuatu. Urusan kemiskinan urusan bersifat ekonomis semata.
Kondisi Masyarakat Umum
Mari kita cermati kondisi masyarakat dewasa ini. Banyak dari mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bahkan, hanya untuk mempertahankan hak-hak dasarnya serta bertahan hidup saja tidak mampu. Apalagi mengembangkan hidup yang terhormat dan bermartabat. Bapenas (2006) mendefinisikan hak-hak dasar sebagai terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Baik bagi perempuan maupun laki-laki.
Krisis ekonomi yang berkepanjangan menambah panjang deret persoalan yang membuat negeri ini semakin sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini dapat kita buktikan dari tingginya tingkat putus sekolah dan buta huruf. Hingga 2006 saja jumlah penderita buta aksara di Jawa Barat misalnya mencapai jumlah 1.512.899. Dari jumlah itu 23 persen di antaranya berada dalam usia produktif antara 15-44 tahun. Belum lagi tingkat pengangguran yang meningkat “signifikan.” Jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 di Indonesia sebanyak 12,7 juta orang. Ditambah lagi kasus gizi buruk yang tinggi, kelaparan/busung lapar, dan terakhir, masyarakat yang makan “Nasi Aking.”
Di Nusa Tenggara Timur (NTT) 2000 kasus balita kekurangan gizi dan 206 anak di bawah lima tahun gizi buruk. Sedangkan di Bogor selama 2009 tercatat sebanyak 240 balita menderita gizi buruk dan 35 balita yang statusnya marasmus dan satu di antaranya positif busung lapar. Sementara di Jakarta Timur sebanyak 10.987 balita menderita kekurangan gizi. Dan, di Jakarta Utara menurut data Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kesehatan Masyarakat [PPSM Kesmas] Jakut pada Desember 2009 kasus gizi buruk pada bayi sebanyak 1.079 kasus.
Dampak Kemiskinan
Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. Pertama, pengangguran. Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2010 saja mencapai sekitar 10%. Jumlah yang cukup “fantastis” mengingat krisis multidimensional yang sedang dihadapi bangsa saat ini.
Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata.
Dalam konteks daya saing secara keseluruhan, belum membaiknya pembangunan manusia di Tanah Air, akan melemahkan kekuatan daya saing bangsa. Ukuran daya saing ini kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu bangsa dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global. Dalam konteks daya beli di tengah melemahnya daya beli masyarakat kenaikan harga beras akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Razali Ritonga menyatakan perkiraan itu didasarkan atas kontribusi pangan yang cukup dominan terhadap penentuan garis kemiskinan yakni hampir tiga perempatnya [74,99 persen].
Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Tetapi, juga disebabkan kebijakan pemerintah yang terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan [growth]. Ketika terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia tahun 1997 silam misalnya banyak perusahaan yang melakukan perampingan jumlah tenaga kerja. Sebab, tak mampu lagi membayar gaji karyawan akibat defisit anggaran perusahaan. Akibatnya jutaan orang terpaksa harus dirumahkan atau dengan kata lain meraka terpaksa di-PHK [Putus Hubungan Kerja].
Kedua, kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu [dengan cara mengintimidasi orang lain di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak.
Ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan.
Bagaimana seorang penarik becak misalnya yang memiliki anak cerdas bisa mengangkat dirinya dari kemiskinan ketika biaya untuk sekolah saja sudah sangat mencekik leher. Sementara anak-anak orang yang berduit bisa bersekolah di perguruan-perguruan tinggi mentereng dengan fasilitas lengkap. Jika ini yang terjadi sesungguhnya negara sudah melakukan "pemiskinan struktural" terhadap rakyatnya.
Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.
Keempat, kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin.
Kelima, konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M Yudhi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan "keamanan" dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi-politik yang obyektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif.
Terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia. Baik di perdesaan maupun perkotaan.
Musuh Utama Bangsa
Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah kemiskinan. Sebab, kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui negara-negra berkembang. Khususnya Indonesia. Mengapa demikian? Jawabannya karena selama ini pemerintah [tampak limbo] belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro buget, belum pro poor. Sebab, dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi [makro] semata.
Semua dihitung berdasarkan angka-angka atau statistik. Padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari segi non-ekonomis atau non-statistik. Misalnya, pemberdayaan masyarakat miskin yang sifatnya “buttom-up intervention” dengan padat karya atau dengan memberikan pelatihan kewirauasahaan untuk menumbuhkan sikap dan mental wirausaha [enterpreneur].
Karena itu situasi di Indonesia sekarang jelas menunjukkan ada banyak orang terpuruk dalam kemiskinan bukan karena malas bekerja. Namun, karena struktur lingkungan [tidak memiliki kesempatan yang sama] dan kebijakan pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas sosial secara vertikal.
Paradigma Pembangunan
Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas kuncinya harus ada kebijakan dan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan jangka panjang. Pemerintah boleh saja mengejar pertumbuhan-ekonomi makro dan ramah pada pasar. Tetapi, juga harus ada pembelaan pada sektor riil agar berdampak luas pada perekonomian rakyat.
Ekonomi makro-mikro tidak bisa dipisahkan dan dianggap berdiri sendiri. Sebaliknya keduanya harus seimbang-berkelindan serta saling menyokong. Pendek kata harus ada simbiosis mutualisme di antara keduanya.
Perekonomian nasional dengan demikian menjadi sangat kokoh dan vital dalam usaha pemenuhan cita-cita tersebut. Perekonomian yang tujuan utamanya adalah pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, tanpa perekonomian nasional yang kuat dan memihak rakyat maka mustahil cita-cita tersebut dapat tercapai. Intinya tanpa pemaknaan yang subtansial dari kemerdekaan politik menjadi kemerdekaan ekonomi maka sia-sialah pembentukan sebuah negara. Mubazirlah sebuah pemerintahan. Oleh karenanya pentingnya menghapus kemiskinan sebagai prestasi pembangunan yang hakiki.
Sumber:
www.kompas.com
www.wikipedia.org
www.lintasberita.com
www.detik.com
Sesungguhnya kemiskinan bukanlah persoalan baru di negeri ini. Sekitar seabad sebelum kemerdekaan Pemerintah Kolonial Belanda mulai resah atas kemiskinan yang terjadi di Indonesia (Pulau Jawa). Pada saat itu indikator kemiskinan hanya dilihat dari pertambahan penduduk yang pesat (Soejadmoko, 1980).
Kini di Indonesia jerat kemiskinan itu makin akut. Jumlah kemiskinan di Indonesia pada Maret 2009 saja mencapai 32,53 juta atau 14,15 persen (www.bps.go.id). Kemiskinan tidak hanya terjadi di perdesaan tapi juga di kota-kota besar seperti di Jakarta. Kemiskinan juga tidak semata-mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural.
Pertanyaannya seberapa parah sesungguhnya kemiskinan di Indonesia? Jawabannya mungkin sangat parah. Sebab, kemiskinan yang terjadi saat ini bersifat jadi sangat multidimensional. Hal tersebut bisa kita buktikan dan dicarikan jejaknya dari banyaknya kasus yang terjadi di seluruh pelosok negeri ini.
Hakikat Kemiskinan
Meski kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang setua peradaban manusia tetapi pemahaman kita terhadapnya dan upaya-upaya untuk mengentaskannya belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Para pengamat ekonomi pada awalnya melihat masalah kemiskinan sebagai “sesuatu” yang hanya selalu dikaitkan dengan faktor-faktor ekonomi saja.
Hari Susanto (2006) mengatakan umumnya instrumen yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat tersebut miskin atau tidak bisa dipantau dengan memakai ukuran peningkatan pendapatan atau tingkat konsumsi seseorang atau sekelompok orang. Padahal hakikat kemiskinan dapat dilihat dari berbagai faktor. Apakah itu sosial-budaya, ekonomi, politik, maupun hukum.
Menurut Koerniatmanto Soetoprawiryo menyebut dalam Bahasa Latin ada istilah esse (to be) atau (martabat manusia) dan habere (to have) atau (harta atau kepemilikan). Oleh sebagian besar orang persoalan kemiskinan lebih dipahami dalam konteks habere. Orang miskin adalah orang yang tidak menguasai dan memiliki sesuatu. Urusan kemiskinan urusan bersifat ekonomis semata.
Kondisi Masyarakat Umum
Mari kita cermati kondisi masyarakat dewasa ini. Banyak dari mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bahkan, hanya untuk mempertahankan hak-hak dasarnya serta bertahan hidup saja tidak mampu. Apalagi mengembangkan hidup yang terhormat dan bermartabat. Bapenas (2006) mendefinisikan hak-hak dasar sebagai terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Baik bagi perempuan maupun laki-laki.
Krisis ekonomi yang berkepanjangan menambah panjang deret persoalan yang membuat negeri ini semakin sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini dapat kita buktikan dari tingginya tingkat putus sekolah dan buta huruf. Hingga 2006 saja jumlah penderita buta aksara di Jawa Barat misalnya mencapai jumlah 1.512.899. Dari jumlah itu 23 persen di antaranya berada dalam usia produktif antara 15-44 tahun. Belum lagi tingkat pengangguran yang meningkat “signifikan.” Jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 di Indonesia sebanyak 12,7 juta orang. Ditambah lagi kasus gizi buruk yang tinggi, kelaparan/busung lapar, dan terakhir, masyarakat yang makan “Nasi Aking.”
Di Nusa Tenggara Timur (NTT) 2000 kasus balita kekurangan gizi dan 206 anak di bawah lima tahun gizi buruk. Sedangkan di Bogor selama 2009 tercatat sebanyak 240 balita menderita gizi buruk dan 35 balita yang statusnya marasmus dan satu di antaranya positif busung lapar. Sementara di Jakarta Timur sebanyak 10.987 balita menderita kekurangan gizi. Dan, di Jakarta Utara menurut data Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kesehatan Masyarakat [PPSM Kesmas] Jakut pada Desember 2009 kasus gizi buruk pada bayi sebanyak 1.079 kasus.
Dampak Kemiskinan
Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. Pertama, pengangguran. Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2010 saja mencapai sekitar 10%. Jumlah yang cukup “fantastis” mengingat krisis multidimensional yang sedang dihadapi bangsa saat ini.
Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata.
Dalam konteks daya saing secara keseluruhan, belum membaiknya pembangunan manusia di Tanah Air, akan melemahkan kekuatan daya saing bangsa. Ukuran daya saing ini kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu bangsa dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global. Dalam konteks daya beli di tengah melemahnya daya beli masyarakat kenaikan harga beras akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Razali Ritonga menyatakan perkiraan itu didasarkan atas kontribusi pangan yang cukup dominan terhadap penentuan garis kemiskinan yakni hampir tiga perempatnya [74,99 persen].
Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Tetapi, juga disebabkan kebijakan pemerintah yang terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan [growth]. Ketika terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia tahun 1997 silam misalnya banyak perusahaan yang melakukan perampingan jumlah tenaga kerja. Sebab, tak mampu lagi membayar gaji karyawan akibat defisit anggaran perusahaan. Akibatnya jutaan orang terpaksa harus dirumahkan atau dengan kata lain meraka terpaksa di-PHK [Putus Hubungan Kerja].
Kedua, kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu [dengan cara mengintimidasi orang lain di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak.
Ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan.
Bagaimana seorang penarik becak misalnya yang memiliki anak cerdas bisa mengangkat dirinya dari kemiskinan ketika biaya untuk sekolah saja sudah sangat mencekik leher. Sementara anak-anak orang yang berduit bisa bersekolah di perguruan-perguruan tinggi mentereng dengan fasilitas lengkap. Jika ini yang terjadi sesungguhnya negara sudah melakukan "pemiskinan struktural" terhadap rakyatnya.
Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.
Keempat, kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin.
Kelima, konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M Yudhi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan "keamanan" dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi-politik yang obyektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif.
Terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia. Baik di perdesaan maupun perkotaan.
Musuh Utama Bangsa
Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah kemiskinan. Sebab, kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui negara-negra berkembang. Khususnya Indonesia. Mengapa demikian? Jawabannya karena selama ini pemerintah [tampak limbo] belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro buget, belum pro poor. Sebab, dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi [makro] semata.
Semua dihitung berdasarkan angka-angka atau statistik. Padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari segi non-ekonomis atau non-statistik. Misalnya, pemberdayaan masyarakat miskin yang sifatnya “buttom-up intervention” dengan padat karya atau dengan memberikan pelatihan kewirauasahaan untuk menumbuhkan sikap dan mental wirausaha [enterpreneur].
Karena itu situasi di Indonesia sekarang jelas menunjukkan ada banyak orang terpuruk dalam kemiskinan bukan karena malas bekerja. Namun, karena struktur lingkungan [tidak memiliki kesempatan yang sama] dan kebijakan pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas sosial secara vertikal.
Paradigma Pembangunan
Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas kuncinya harus ada kebijakan dan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan jangka panjang. Pemerintah boleh saja mengejar pertumbuhan-ekonomi makro dan ramah pada pasar. Tetapi, juga harus ada pembelaan pada sektor riil agar berdampak luas pada perekonomian rakyat.
Ekonomi makro-mikro tidak bisa dipisahkan dan dianggap berdiri sendiri. Sebaliknya keduanya harus seimbang-berkelindan serta saling menyokong. Pendek kata harus ada simbiosis mutualisme di antara keduanya.
Perekonomian nasional dengan demikian menjadi sangat kokoh dan vital dalam usaha pemenuhan cita-cita tersebut. Perekonomian yang tujuan utamanya adalah pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, tanpa perekonomian nasional yang kuat dan memihak rakyat maka mustahil cita-cita tersebut dapat tercapai. Intinya tanpa pemaknaan yang subtansial dari kemerdekaan politik menjadi kemerdekaan ekonomi maka sia-sialah pembentukan sebuah negara. Mubazirlah sebuah pemerintahan. Oleh karenanya pentingnya menghapus kemiskinan sebagai prestasi pembangunan yang hakiki.
Sumber:
www.kompas.com
www.wikipedia.org
www.lintasberita.com
www.detik.com
Perekonomian Indonesia 2011
Pada minggu pertama di bulan Januari 2011, banyak prediksi ekonomi yang dikeluarkan oleh berbagai pengamat dan bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat khusus dengan para Menteri Ekonomi Republik Indonesia di Istana Bogor mengenai rencana perekonomian Indonesia pada tahun ini . Bersama saya ...Inilah Sorotan Minggu Ini . Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 1 triliun Dollar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi hingga 7-8 persen dalam sepuluh tahun ke depan .
Sementara pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 ditargetkan mencapai 6 persen . Presiden mengatakan, target itu akan dirumuskan ke dalam sebuah rencana induk atau master plan . Perumusan itu dilakukan dengan memperlajari kisah sukses Negara lain yang di kombinasikan dengan pengalaman Indonesia . Negara yang dijadikan contoh diantaranya, Tiongkok dan Korea Selatan .
Menurut Presiden, Indonesia dapat mempelajari pengalaman Tiongkok pada masa pemerintahan Deng Xiao Ping dalam melaksanakan reformasi tahun 1978 dan dilanjutkan pemimpin berikutnya . Saat itu, Tiongkok berubah menjadi ekonomi raksasa dunia . Kebijakan yang diambil Tiongkok kala itu, membangun area special ekonomi (special economy zone) yang ternyata menjadi model pembangunan ekonomi Tiongkok .
Sedangkan pengalaman ekonomi dari Korea Selatan yaitu, adanya pengembangan usaha dari perusahaan-perusahaan besar sebagai pilar dan akhirnya membawa keseluruhan perekonomian dalam negerinya, semakin kompetitif . Bahkan, teknologi dan industrialisasinya bisa dikembangkan dengan baik .
Rencana induk itu akan menjadi pelengkap dari rencana pembangunan jangka pendek dan rencana pembangunan jangka menengah . Menurut Presiden, perekonomian Indonesia tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar dan kaidah hukum, melainkan memerlukan peran pemerintah yang sangat besar .
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Agus Martowardoyo mengatakan, tantangan perekonomian domestic pada 2011 yaitu meningkatkan kegiatan sector riil dan percepatan pembangunan infrastruktur . Menkeu menyatakan, untuk meningkatkan upaya tersebut, maka pemerintah menyiapkan berbagai langkah-langkah, seperti mempermudah akses kredit usaha, peningkatan pelayanan perijinan yang lebih mudah dan cepat dari penyediaan infrastruktur yang memadai .
Sedangkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah akan bekerjasama dengan pihak swasta untuk realisasi program tersebut . Menurutnya, langkah yang perlu dikerjakan segera yaitu pembangunan listrik, jalan, pelabuhan, dan Bandar udara dengan didukung sinergi antara pusat dan daerah .
Menkeu juga mengingatkan, tantangan dan perekonomian global yang mungkin dihadapi pada tahun 2011, diantaranya gejolak pasar keuangan yang terjadi di beberapa Negara Eropa / belum pulihnya arus kredit perbankan dunia / rekapitulasi dan restrukturisasi yang menyebabkan perbankan global mengurangi ekspansi kredit ke sector riil .
Menkeu menetapkan kebijakan fiscal pada tahun 2011 untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, yaitu pembangunan kesejahteraan, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum . Orientasi pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan dicapai melalui tiga sasaran utama yaitu, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi / menciptakan dan memperluas lapangan kerja, diantaranya melalui pemberian insentif pajak guna meningkatkan investasi dan ekspor .
Sedangkan sasaran yang ketiga yaitu peningkatan belanja pembangunan infrastruktur . Selain itu, pemerintah akan juga akan meningkatkan program-program yang pro rakyat .
Sementara itu, Pengamat Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wijaya Hadi mengatakan, pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan pada tahun 2011 . Meski demikian, menurut Wijaya perekonomian tahun 2011 akan dibarengi dengan ketidakstabilan besaran moneter, seperti inflasi tinggi sebesar 6,5 persen .
Tekanan inflasi tinggi tersebut akan memaksa Bank Indonesia (BI) menaikkan BI rate dan itu akan berdampak kontra produktif pada perkembangan sector riil . Menurut Wijaya, selain kenaikan inflasi masalah yang timbul di perekonomian Indonesia pada tahun 2011 yaitu dominasi asing yang semakin meningkat.Mky-Ike(2/1)smi
Sumber : http://id.voi.co.id/fitur/voi-bunga-rampai/7399-perekonomian-indonesia-2011.html
TUGAS 3 "Perekonomian Indonesia"
- Jelaskan dengan singkat yang dimaksud dengan :
a). Pertumbuhan Kesenjangan
b). Kemiskinan
- Sebutkan & Jelaskan faktor-faktor penyebab kemiskinan ! min.5
- Sebutkan&Jelaskan Program Pemerintah saat ini untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia ! min.3
Jawab :
1. a). Pertumbuhan Kesenjangan adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
b). Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan
2. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan :
· penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
· penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
· penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
· penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
· penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
3. Program Pemerintah saat ini untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia :
Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain Fokus program meliputi 5 hal antara lain :
1). Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok;
2). Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin;
3). Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat;
4). Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar;
5). Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masya-rakat miskin.
Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang digalakkan pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain:
- Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :
• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer - Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:
• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. - Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat. - Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit; - Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :
• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).
sumber : www.google.com
Langganan:
Postingan (Atom)